Membangun Morale Pajak ( Rhenald Kasali)

Ketika ribuan orang dan para elite mencaci-maki Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak gara-gara Gayus Tambunan, lenyaplah morale (spirit,kegigihan,dan kegairahan) para pegawai.

Hal yang sama saya rasakan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat proses “kriminalisasi” pimpinan berlangsung, mulai dari kasus Antasari sampai Bibit-Chandra. Sayang, pimpinan yang tinggal dua di KPK saat itu terlalu sibuk untuk memikirkan masalah morale ini. Informasi yang saya temui menyebutkan, gangguan psikologis mulai membuat mereka lamban bertindak.

Hal serupa bisa saja terjadi di Ditjen Pajak. Apalagi mantan dirjennya, yang dulu mungkin tak berbuat apa-apa, hampir setiap hari muncul di televisi mencacimaki Ditjen Pajak. Dia merasa Ditjen Pajak dulu lebih baik daripada sekarang. Terhadap ocehan seperti ini, secara kritis saya hanya bisa mengatakan,” Apa kata dunia?” Beruntung, pemerintah segera merumuskan pengganti mereka yang tak kalah cekatannya.

Dan beruntung pula di Ditjen Pajak sudah ada hasil yang memadai dari reformasi birokrasi perpajakan jilid satu yang lalu. Beruntunglah Ditjen Pajak segera bertindak, menyatukan morale yang dipelopori para reformer yang “gerah” dikait-kaitkan dengan Gayus. Apa yang harus dilakukan Ditjen Pajak untuk memperkuat pilar bangsa agar dana pajak dapat terus ditingkatkan dan diamankan dari orang-orang rakus?

Halte Bus Gayus

Melalui siaran televisi Anda sudah sering menyaksikan kondektur bus yang melewati Kantor Ditjen Pajak di dekat jembatan Semanggi, menyebut kantor itu dengan nama Gayus. Begitu kerasnya amarah rakyat terhadap Gayus, sampai seluruh insan Ditjen Pajak terkena imbas. Beberapa orang muda pegawai pajak yang naik bus kota bahkan memilih untuk turun di halte bus sebelum atau setelah halte Gayus lalu berjalan kaki sejauh 1-2 km menuju kantor.

Seperti masyarakat umum,mereka juga kecewa pada atasannya, terlebih pada yang terlibat kasus Gayus. Mereka marah besar, apalagi selama ini sudah bertekad antikorupsi. Bekerja di Ditjen Pajak hidup mereka benar-benar berada dalam ujian. Setiap hari orang datang merasakan kompromi beserta amplop tebal.Tapi,kalau Anda tanya kepada pembayar pajak seperti saya, saya yakin jawabnya akan sama: Banyak pembaruan yang telah mereka lakukan.

Seorang mantan pegawai pajak di era lalu mengatakan,“Dulu 8 dari 10 petugas pajak adalah markus dan pemburu amplop. Sekarang jumlahnya sudah jauh berkurang, tetapi masih ada,mungkin 2 dari 10”. Mendengar ucapan itu, saya jadi tersenyum,bagaimana mantan Dirjen Pajak yang sekarang menjadi praktisi dan sering muncul di televisi bisa bilang,zaman dia itu jauh lebih baik dari sekarang.

Tetapi, itulah politik, penuh intrik, balas dendam, tapi tidak kritis, cuma sinis. Yang mereka suka tidak berpikir panjang adalah apa dampaknya bagi nasib bangsa di kemudian hari? Bayangkan kalau orang pajak yang bagusbagus ramai-ramai mengundurkan diri. Atau kalau mereka jadi tak bergairah memburu wajib pajakwajib pajak kakap? Morale kerja adalah modal utama seorang pegawai.Sejak mazhab learning dalam manajemen hidup, aliran Isaac Newton yang kaya dengan logika terstruktur sudah lama ditinggalkan.

Manusia tidak bisa lagi dipandang sebagai komponen yang sama dan standar. Dia juga bukanlah sebuah objek yang duduk dalam hierarki vertikal pada suatu jajaran birokrasi. Manusia adalah makhluk hidup yang dilahirkan dengan nalar, kehendak, dan perasaan. Ketika kita gagal memahaminya,gagal pulalah kita memartisipasikan mereka. Untuk itulah,kita perlu terus menumbuhkan morale birokrasi, terutama jajaran yang ditugaskan untuk menghimpun dana dalam jumlah besar.

Ciri-ciri morale dapat dilihat secara kasatmata dalam daya juang, semangat hidup, daya kreasi, daya tangkal, dan tentu saja besarnya goals yang mereka tetapkan. Sedangkan morale yang memburuk dapat dilihat dari kegairahan yang memudar, bekerja karena diperintah, ketidaksempurnaan pencapaian target, konflik, keinginan untuk berhenti, tak ada inisiatif, dan saling menyalahkan.

Lingkaran Baik

Pekan lalu Rumah Perubahan diminta bantuan untuk membangun kembali morale aparat Ditjen Pajak. Ini untuk kesekian kalinya saya membantu temanteman Ditjen Pajak sehingga saya agak kenal siapa mereka, apa pergulatan yang mereka hadapi, dan bagaimana perubahan menghantam mereka. Sembilan tahun lalu saya mulai bergulat dengan mereka menantang asumsi-asumsi yang mereka anut selama bertahun-tahun dan mengajak keluar melawan belenggu-belenggu.

Lalu ketika Darmin Nasution memimpin Ditjen Pajak, saya juga diminta memberikan pengarahan tentang Strategic Change & Planning dalam mengawal reformasi pajak jilid satu. Semua program perubahan di Ditjen Pajak mereka kerjakan sendiri praktis tanpa bantuan konsultan.Padahal di luar sudah banyak konsultan asing yang menganga di depan mereka. Sebagai guru perubahan, saya selalu mengatakan empat hal ini.

Pertama, perubahan selalu datang bersama teman-temannya yaitu penyangkalan, perlawanan (resistensi), kecurigaan, dan pengkhianatan internal.Kedua, perubahan tidak pernah bergerak lincah seperti garis lurus yang mengikuti pola teratur. Perubahan memiliki dua pola berbentuk spiral yaitu lingkaran baik dan lingkaran setan. Lingkaran spiral itu dapat dijelaskan seperti orang yang menaiki gunung.

Dia melewati lekuk liku kontur gunung yang kadang menanjak,lalu menurun, dan naik lagi.Meski banyak melewati turunan, arahnya menuju puncak dapat dilihat. Sedangkan lingkaran setan tak memberi kepastian tujuan. Bila ada masalah setelah lama berhasil, dia segera menukikkan balik ke titik nol. Seperti kata Chairil Anwar,” Sekali berarti,lalu mati.” Ketiga,tidak semua orang dapat diajak berubah.

Ibarat tanah di perbukitan yang tandus ingin diubah menjadi hutan,hendaknya kita tak perlu berambisi dengan menanam semua titik. Kita cukup menanam benih pada tanah yang subur, dan mendiamkan batu-batu besar berada di sana. Lalu pohon-pohon besar itu akan mengeluarkan biji. Biji-biji dibawa musang, tikus, bajing, dan seterusnya menambah area persebaran. Lama-lama batu tertutup oleh pohon-pohon besar, dan bukit menjadi hijau.Namun, batu tetaplah batu,bukan tanah.

Keempat,perubahan harus dimulai dari kesamaan cara pandang. Dari semua orang yang melihat, bahkan hanya 20% yang bergerak.Maka ketika Ditjen Pajak mendapat serangan,saya kira harus ada orang yang mengambil peran. Bukan untuk melakukan pekerjaan sia-sia mengetuk batu, melainkan melindungi pohon-pohon yang sudah tumbuh. Itulah tugas mulia kita,menjaga agar reformer pajak jangan dijadikan tumbal wajib pajak bermasalah.

Pesan Menteri Keuangan

Harus diakui sudah ada banyak reformer di Ditjen Pajak. Mereka menulis perasaan mereka pada buku berjudul Berbagi Kisah dan Harapan. Cara menulisnya memang masih amatir,tetapi itulah isi perasaan insan pajak yang secara garis besar selalu mengatakan, “Ingat pesan itu dari kampung. Hidup bermartabat bukan dengan uang korupsi.”

Di penghujung acara selama tiga hari pekan lalu itu, Menteri Keuangan (Menkeu) berpesan: Musuh terbesar birokrasi adalah rasa sungkan bawahan terhadap atasannya dan sungkan sesama pejabat. “Beranilah menyampaikan yang benar. Bila perlu, berdebatlah,” ujar mantan CEO Bank Mandiri itu. Saya kira Menkeu Agus Martowardojo sangat tepat. Ini musuh bersama reformasi birokrasi yang harus dihadapi bersama.

Kalau birokrasi kita lebih profesional, mereka akan mendahulukan halhal yang utama ketimbang mementingkan kehendak orang lain yang belum tentu penting. Saya mengerti rasa berang kita terhadap aparat perpajakan belumlah pupus. Namun, mereka yang mau berubah dan menjadi reformer harus diberi apresiasi. Bersama merekalah kita melawan para koruptor dan pengemplang pajak yang berlindung di balik kekuatan atau motif-motif balas dendam politisi kotor.

RHENALD KASALI
Ketua Program MM UI
dari situs Intranet DJP: http://portaldjp/berita/Pages/MembangunMoralePajak.aspx

Krisis Yunani dan "Logika Century"

Yunani adalah sebuah negara dengan kekuatan ekonomi kecil di Eropa bagian selatan. Produk domestik brutonya ”hanya” 350 miliar dollar AS, yang dalam peta dunia berada di peringkat ke-27. Indonesia dengan produk domestik bruto sekitar 600 miliar dollar AS menduduki peringkat ke-16.

Kalau memakai logika yang digunakan Panitia Khusus (Pansus) DPR dalam kasus Bank Century, krisis ekonomi Yunani tidak perlu ditalangi. Alasannya, perekonomian Yunani kecil, tidak berpotensi menyebabkan kehancuran ekonomi negara Eropa lainnya. Tidak berisiko sistemik.

Semula memang demikian. Negara-negara Eropa awalnya tidak berhasil menyepakati, apakah Yunani perlu ditalangi. Pada 2 Mei 2010, negara-negara pengguna euro dan Dana Moneter Internasional (IMF) menyepakati talangan 110 miliar euro, atau setara 145 miliar dollar AS.

Namun, jumlah ini dinilai jauh dari cukup. Utang Pemerintah Yunani 406 miliar dollar AS, atau setara 115 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Mana cukup dana talangan 145 miliar dollar AS untuk mengatasi krisis utang ini? Pada Minggu (9/5), dana talangan dinaikkan menjadi 750 miliar euro (1 triliun dollar AS).

Cukupkah jumlah ini? Belum tahu, tetapi setidaknya bisa mengurangi kekhawatiran menularnya krisis Yunani ke seluruh Eropa. Mengapa negara-negara Eropa begitu waswas terhadap Yunani? Bukankah Yunani negara kecil di bagian selatan, yang ukuran perekonomiannya ”hanya” sekaliber Portugal, dan bukan negara utama Eropa seperti Jerman, Perancis, Inggris, dan Italia?

Tidakkah mereka menggunakan ”logika Century”, krisis ekonomi di negara kecil tidak akan merembet ke negara-negara lain, apalagi negara-negara besar?

Negara yang perekonomiannya terkuat di Eropa adalah Jerman (4 triliun dollar AS), disusul Inggris dan Perancis (masing-masing 3 triliun dollar AS), serta Italia (2,5 triliun dollar AS). Ukuran ekonomi Yunani kurang dari sepersepuluh Jerman. Adapun PDB gabungan semua negara pengguna euro adalah 14 triliun dollar AS. Berarti, size ekonomi Yunani hanya 2,5 persen terhadap PDB total negara-negara euro. Namun, faktanya, krisis Yunani menyebabkan kepanikan dan memaksa negara-negara euro dan IMF turun tangan lebih serius. Mengapa?

Jawabannya sederhana. Sama dengan Yunani, perekonomian Eropa sekarang menghadapi utang luar negeri yang besar. Sesudah krisis global membesar sejak bangkrutnya Lehman Brothers di New York, 15 September 2008, praktis semua negara besar, terutama AS dan negara-negara Eropa, menjalankan program penalangan dan stimulus fiskal. Ini dilakukan karena kebijakan moneter berupa penurunan suku bunga kurang efektif dilakukan saat perekonomian tercekam krisis.

Suku bunga rendah tidak serta-merta dapat mendorong pertumbuhan konsumsi dan investasi, karena konsumen dan investor masih dicekam pelemahan kepercayaan. Dalam situasi ini, kebijakan moneter cenderung kurang efektif, dan pemerintah harus mengambil alih tanggung jawab dengan mendorong sisi fiskal.

Itulah sebabnya, AS dan Eropa memompa perekonomian domestiknya melalui kenaikan belanja pemerintah, yang menaikkan defisit anggaran. Defisit fiskal AS tahun ini bahkan sampai 1,6 triliun dollar AS. Utang Pemerintah AS kini 12 triliun dollar AS, terbesar di dunia. Rasio utang Pemerintah AS terhadap PDB kini 84 persen, sedangkan rasio negara-negara pengguna euro rata-rata 80 persen. Rasio tertinggi, yang berarti terburuk, dialami Yunani dengan 115 persen. Defisit anggaran Yunani juga sangat tinggi, yakni 13,6 persen terhadap PDB.

Ini tidak lazim karena konsensus ekonom dunia bagi negara berkembang adalah defisit 2 persen, dan untuk negara industri bisa ditoleransi hingga 4-5 persen. Dalam situasi darurat seperti sekarang, defisit anggaran AS mencapai 10 persen. Sangat besar, tetapi tetap di bawah Yunani.

Problem lain adalah neraca perdagangan. Ekspor Yunani 2009 cuma 19 miliar dollar AS, impornya 62 miliar dollar AS. Ekspor ataupun impor dilakukan dengan negara-negara Eropa. Defisit perdagangan 43 miliar dollar AS ini sangat besar. Itu sebabnya, cadangan devisa Yunani cuma 4 miliar dollar AS. Bandingkan dengan Indonesia yang menuai surplus perdagangan 22 miliar dollar AS (2009) dan cadangan devisa 77 miliar dollar AS (akhir April 2010).

Mengapa Eropa dan IMF perlu menyelamatkan Yunani? Jika mereka tidak menyediakan dana talangan, maka imbal hasil obligasi yang diterbitkan Yunani akan terus meningkat. Ini akan menular ke negara-negara lain. Pemerintah Eropa dan AS akan kesulitan menerbitkan obligasi, yang jadi sumber utama pembiayaan anggaran.

Dengan kata lain, krisis ekonomi akan ditularkan Yunani ke negara-negara lain yang sesungguhnya belum pulih dari krisis. Negara-negara Eropa tidak boleh membiarkan Yunani bangkrut. Meski besaran krisis Yunani tidak besar, efek penularan melalui transmisi sektor finansial (penerbitan obligasi pemerintah) serta tekanan psikologis akibat tekanan fiskal di banyak negara tidak boleh dipandang enteng.

Sayang, pelajaran dari Yunani kita peroleh sesudah hiruk-pikuk kasus Century mereda. Padahal, kasus Yunani bisa memudahkan pemahaman DPR dan masyarakat bahwa janganlah keputusan menalangi Century hanya didasarkan pada besar-kecilnya ukuran sebuah bank. Bank sekecil Century (aset saat krisis Rp 14 triliun) bisa saja menularkan kepanikan di sektor finansial (bukan di sektor riil) tatkala kondisi sektor finansial sedang terhuyung-huyung. Sebaliknya, menutup Century tidak berisiko sistemik jika fundamental sektor finansial dan perekonomian makro sedang kokoh.

Apakah krisis Yunani akan menyebar dan berdampak terhadap perekonomian Indonesia? Rasanya tidak. Krisis subprime mortgage di AS saja tidak berdampak besar pada Indonesia, hanya menurunkan pertumbuhan ekonomi dari 6,1 persen (2008) menjadi 4,5 persen (2009). Apalagi krisis Yunani sudah mendapat perhatian serius dari negara-negara besar dan dijadikan ”musuh bersama”.

Namun, bukan berarti kita boleh mengendurkan kewaspadaan karena konon Portugal juga akan segera menyusul menjadi ”pasien” berikutnya.

Oleh: A Tony Prasetiantono Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM
Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/17/05252385/krisis.yunani.dan.logika.century

Bahaya Terselubung dari Mundurnya Sri Mulyani

Paruh kedua pekan lalu, pasar keuangan Indonesia tertekan. Setelah muncul berita pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, nilai tukar rupiah turun hampir Rp 300 atau sekitar 3 persen terhadap dollar AS. Kemerosotan lebih tajam terjadi di pasar saham. Indeks harga saham gabungan melorot 7,4 persen. Reaksi seketika juga terlihat dari peningkatan imbal hasil obligasi negara.

Pada waktu yang bersamaan, pasar keuangan dunia juga bergejolak. Mendung di Eropa yang dipicu oleh krisis utang Yunani mengempaskan Indeks Dow Jones, yang mengalami kemerosotan mingguan paling tajam sejak Maret 2009.

Kita yakin reformasi telah membuat pelaku pasar domestik kian matang. Pasar tak bereaksi berlebihan. Kita telah cukup berhasil melalui masa-masa sulit.

Yang kita harus lebih peduli adalah bagaimana mempercepat penguatan landasan untuk lebih kokoh lagi menghadapi gejolak, meredam guncangan eksternal, dan mendorong reformasi yang lebih terstruktur dan menyeluruh.

Jika tidak, negara-negara tetangga yang sudah lebih maju akan kian meninggalkan kita, sedangkan negara-negara tetangga yang masih tertinggal akan segera menyalib kita. Lebih baik saja tak cukup!

Di sinilah peran Sri Mulyani sangat menonjol. Yang paling mencolok adalah determinasinya dalam memutuskan saat masa-masa genting, konsistensinya mengawal reformasi birokrasi di kementerian vital yang sarat dengan praktik-praktik kotor, serta keteguhan hatinya mengatakan tidak kepada kekuatan-kekuatan yang kerap merongrong.

Pengakuan internasional terhadap sosok Sri Mulyani sangat tinggi, hampir tanpa cela. Tengok saja pemberitaan media massa asing minggu kemarin. The Wall Sreet Journal menjulukinya ”Top Reformer” dan ”Respected Finance Minister”, Financial Times menyebutnya ”Reform Champion”.

International Herald Tribune menilai kepergian Sri Mulyani ke Bank Dunia dengan kalimat: ”..could be a major setback for a crackdown on graft and tax evasion in Indonesian country, which has the biggest economy of Southeast Asia.”

Dua koran Singapura menurunkan berita yang senada. Bahkan, The Straits Times memuat artikel dengan judul agak provokatif: ”Sri Mulyani: World’s gain, Jakarta’s loss”.

Boleh jadi posisi sebagai salah satu dari tiga Direktur Pelaksana Bank Dunia cukup prestisius dan sekaligus penghargaan ataupun kepercayaan kepada pribadi Sri Mulyani dan Indonesia.

Namun, sejauh pengenalan penulis atas sosok Sri Mulyani, mengemban tugas negara di negeri sendiri merupakan pilihan pertama baginya.

Bukan merupakan kelaziman kalau pejabat aktif setingkat menteri menyeberang ke lembaga internasional. Yang lazim, justru sebaliknya. Bagaimanapun, bagi seorang nasionalis sejati, seperti juga Sri Mulyani, mengabdi kepada negara adalah yang utama. Setelah teruji sukses di negaranya, barulah setelah pensiun ditarik ke lembaga-lembaga internasional untuk berbagi maslahat dengan komunitas dunia.

Oleh karena itu, terasa kontradiktif dan ganjil membaca penggalan berita utama Kompas (6 Mei 2010) berikut: ”Meski menilai Sri Mulyani salah satu menteri terbaik dalam kabinet yang ia pimpin, Presiden Yudhoyono mengizinkan pengunduran diri Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Presiden berharap di posisi barunya Sri Mulyani dapat memperkuat hubungan Bank Dunia dengan negara-negara berkembang”.

Jika Presiden yakin bahwa Sri Mulyani adalah aset berharga bagi bangsa, mengapa Presiden tidak menolak seketika permohonan pengunduran diri Sri Mulyani. Kalaupun ditolak, kita agaknya yakin Sri Mulyani tak akan ”mutung”. Justru ia bangga dan semakin teguh melanjutkan pengabdian karena beroleh penguatan komitmen dukungan dari atasannya.

Akan tetapi, kalau pertimbangan politik yang dominan, benar adanya ucapan Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang mengakui bahwa mundurnya Menkeu bisa menjadi faktor penyejuk politik nasional (Kompas, 6 Mei 2010).

Mengabulkan permohonan mundur Sri Mulyani bisa pula merupakan sinyal kurang teguhnya pemimpin tertinggi menghadapi tekanan politik kelompok-kelompok kepentingan yang terganggu kekuatan reformis dan gelombang keniscayaan perubahan. Mereka yang terancam dari comfort zone.

Memang, kita tak memiliki kemewahan untuk menarik garis pemisah yang tegas antara masa otoritarianisme Orde Baru dan masa Reformasi. Akibatnya, kekuatan-kekuatan lama dengan mudah menyusup terang-terangan ke relung-relung kekuasaan. Mereka dengan cepat mengonsolidasikan diri, menghimpun kembali kekuatan. Bahkan, kekuatan mereka sekarang telah berlipat ganda.

Tumpukan utang berganti dengan limpahan kekayaan yang dihimpun dari praktik dwifungsi bentuk baru: penguasa-pengusaha, yang tak lagi berjarak. Dwifungsi yang lebih ”bengis” daripada dwifungsi ABRI.

Oleh: Faizal Basri
Sumber: http://m.kompas.com/news/read/data/2010.05.10.04584520

"Sri, Kapan Kowe Bali?"

Sri, kapan kowe bali. Kowe lunga ora pamit aku. Jarene neng pasar pamit tuku trasi. Nganti saiki kowe durung bali (Sri, kapan kau kembali/Kau pergi tanpa pamit kepadaku/Katamu kau pergi ke pasar hendak beli terasi/Ternyata sampai kini kau belum kembali).

Itulah bait pertama lagu "Sri Minggat" ciptaan Sonny Josz. Lagu ini menceritakan seorang lelaki yang ditinggal minggat kekasihnya. Lelaki itu sedih dan meratap, mengapa Sri, kekasihnya, tega meninggalkannya. Ia tak tahu di mana Sri sekarang. Ia hanya bisa melampiaskan rindunya dengan menyanyi: Sri, kapan kau kembali?
"Sri Minggat", lagu campur sari yang bernada dangdut itu, sangat populer di kampung-kampung dan desa-desa Jawa sekitar empat tahun lalu. Pernah, pada suatu malam menjelang perayaan 17 Agustus, penulis ikut melebur bersama sekelompok sopir dan kenek angkutan kota, kuli, pemulung, dan nelayan yang menyanyikan lagu "Sri Minggat" di tepi Pantai Kenjeran, Surabaya. Dengan tape recorder sederhana, lagu itu diputar berulang kali. Orang-orang kecil itu berjoget mengikutinya.

Di tengah keadaan demikian, "Sri Minggat" tak lagi terasa sebagai lagu tentang seorang lelaki yang ditinggal kekasihnya. Di sana, "Sri Minggat" serasa terdengar sebagai jeritan rakyat kecil yang tak pernah merasakan buah kemerdekaan. Maklum, lagu itu terdengar di tengah orang-orang sedang tirakatan menyambut hari kemerdekaan 17 Agustus.

Rakyat kecil itu seperti ditinggalkan oleh kemerdekaan dan, ketika mereka menyanyikan bait Sri kapan kowe bali, suara mereka seakan bertanya kapan kemerdekaan akan kembali.

Buat orang Jawa, Sri bukan sekadar nama wanita. Sri adalah kultur. Itulah yang termaktub dalam mitos Dewi Sri, dewi kesuburan, ibu petani Jawa.

Tak seperti dewi lain yang lahir dalam kemuliaan, Sri lahir dari kemiskinan dan kesedihan. Seekor naga dari dunia bawah tanah bernama Dewa Anta menitikkan air mata. Air mata itu kemudian berubah menjadi telur-telur. Satu telur itu pecah dan darinya lahir putri jelita, Dewi Sri namanya. Ini semua adalah lambang bahwa Sri adalah anak yang dilahirkan dari keprihatinan dan kemiskinan bumi.

Dikotomi kultur-nonkultur
Dalam etnologi, perempuan sering dianggap sebagai "unsur kultur", yang berhadapan secara dikotomis dengan lelaki sebagai "unsur nonkultur". Manusia memang mempunyai kecenderungan untuk menjadi barbar dan antikultur. Bila demikian, Bumi yang dilambangkan sebagai perempuan jelita akan menjadi korbannya.
Dalam mitos Jawa, itulah yang terjadi ketika Batara Guru, raja dari segala dewa, hendak menyetubuhi Dewi Sri. Dewi Sri tak dapat menghindar dari paksaan itu. Dewi Sri kemudian mati, tetapi kematiannya memberikan kehidupan dan kesuburan bagi para petani. Karena itu, jika sawah dilanda kekeringan dan tanaman tak menghasilkan buah, petani Jawa meminta agar Dewi Sri datang menyuburkan.

Sekarang kesedihan karena kepergian Sri tiba-tiba muncul kembali ketika pada Rabu (5/5/2010) kita dikejutkan oleh pengunduran diri Sri Mulyani Indrawati. Tak perlu diulang kembali di sini segala puja-puji karena sederet prestasi Menteri Keuangan Indonesia ini. Tak perlu juga dituturkan kembali pro dan kontra atas keterkaitannya atau ketidakterkaitannya dengan kasus Bank Century. Yang jelas, banyak sekali dari kita yang merasa kehilangan karena kepergiannya.

Memang ada alasannya Sri Mulyani pergi: Ia menerima penunjukan dirinya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Akan tetapi, mengapa ia justru pergi saat kita amat membutuhkannya dan saat ia sendiri gerah karena kasus Bank Century yang memojokkannya? Inikah sebuah tanda zaman bagi kultur kita?

Sri Mulyani adalah pejabat negara yang dikenal tegas dalam melakukan reformasi birokrasi dan pemberesan bidang pajak dan pabean. Ia juga memperlihatkan komitmen mendalam untuk memberantas korupsi. Toh, akhirnya ia pergi.

Adakah peristiwa ini boleh ditangkap sebagai tanda krisis, yang dalam kebudayaan Jawa disebut dengan datangnya zaman Kalatidha?

Zaman kebaikan tumbang
Memang dalam Serat Kalatidha karya pujangga Ranggawarsita diramalkan akan datang zaman ketika segala kebaikan akan tumbang. Walau negara memiliki pejabat, pemerintah, dan punggawa yang luar biasa pandai dan bijaksana, segala maksud baik yang diinginkan tak bisa terwujud. Sebaliknya, negara akan terjerumus ke dalam gangguan yang tiada habisnya.

Ing zaman keneng musibat, wong ambeg jatmika kontit: di zaman yang penuh kebatilan, orang yang berbudi baik malah terpental. Itulah salah satu ramalan Serat Kalatidha. Tampak bahwa, jika zaman kacau itu datang, keadaan masyarakat tidak lagi afirmatif terhadap kebaikan dan orang-orang yang berbudi baik.
Itulah krisis zaman. Krisis inilah yang membuat orang-orang bijak tertendang keluar. Memang dalam keadaan seperti ini benak orang-orang bijak dilanda keraguan. Ia ingin tinggal di sini, di negerinya sendiri, tetapi sekaligus ia ingin sejauh-jauhnya pergi dari sini. Mungkin perasaan macam itulah yang melanda Sri Mulyani akhir-akhir ini.

Namun, marilah kita kembali pada lagu "Sri Minggat" tadi. Lagu itu tidak berakhir dengan ratapan dan kerinduan si lelaki yang ditinggalkan oleh Sri. Lagu itu masih disusul oleh jawaban Sri, mengapa ia pergi: Mas, sepurane wae/Aku minggat, ora pamit kowe/Sepuluh tahun urip karo kowe/Ora bisa nyenengke atiku (Mas, maafkan aku/Aku minggat, tanpa pamit kamu/Sepuluh tahun hidup bersamamu/Tak bisa menyenangkan hatiku).

Sri Mulyani pergi. Adakah itu terjadi karena kita tidak bisa menyenangkan hatinya lagi: Sri, kapan kowe bali?

Oleh Sindhunata

Ini Bukan Soal Sri Mulyani...

Ini persoalan momentum yang terlewatkan. Indonesia tidak akan kiamat. Ekonomi Indonesia tidak akan kolaps dengan dengan perginya Sri Mulyani. Hanya sekali lagi kita menyiakan momen untuk melakukan perbaikan ekonomi dan kelembagaan, atas nama ‘proses politik.’ Betul, kita ingin DPR yang kritis, yang bukan hanya tukang stempel seperti di era Orde Baru. Tapi bukan DPR seperti ini yang kita inginkan. Yang berlomba-lomba ingin tampil dan menunjukkan eksistensinya.

Proses Pansus dan sesudahnya telah menjadi ajang perburuan tukang sihir. Bukan pencarian kebenaran. Bahkan, ada tendensi untuk menjadi ajang penutupan kebenaran. Lihat saja ulah para anggota Pansus yang sekarang justru membela kawan mereka Misbakhun. Padahal terkuaknya ulah kontribusi Misbakhun dalam kejatuhan Bank Century adalah buah dari proses Pansus. Artinya, pengusutan hukum untuk Misbakhun adalah konsekuensi logis dari Pansus. Tapi Pansus justru menjilat ludah mereka sendiri.

Ini persoalan sinyal yang salah. Sri Mulyani memang eksepsional. Baik sebagai akademisi, birokrat maupun politisi. Namun bukan berarti ia tak tergantikan. Indonesia tidak kekurangan stok sumber daya manusia untuk menjadi Menkeu. Masalahnya, setelah berbagai perlakuan yang diterima Sri Mulyani, apakah yang mampu akan mau? Apakah yang mau adalah yang mampu?

Proses Pansus menunjukkan satu hal. Kalau anda pejabat yang harus mengambil keputusan penting dalam waktu singkat dan informasi terbatas, jangan lakukan apapun! Ekonomi mungkin anjlok. Tapi konsekuensi terjelek buat anda adalah reputasi. Dan itu bisa anda perbaiki dengan menyalahkan kapitalisme global, neoliberalisme, badan-badan internasional, hingga meteor. Tapi kalau anda mengambil keputusan yang perlu, risiko yang anda hadapi adalah proses politik, bahkan hukum.

Itu mungkin tak jadi masalah besar kalau anda punya atasan atau kekuatan politik di DPR yang mau seratus persen mendukung anda. Tapi kalau itupun tidak anda dapatkan, maka tidak ada artinya anda jadi orang yang pandai, bersih dan punya komitmen.

Di sisi lain, saya kuatir ini jadi sinyal buat para petualang politik bahwa bullying itu efektif. Kalau anda kalah dalam pemilu, kalau anda kurang pandai, atau kalau anda tidak suka pada seseorang – entah karena kepentingannya tidak sejalan dengan anda, atau bahkan bisa membahayakan posisi ekonomi dan politik anda – jangan kuatir. Anda bisa mem-bully orang itu hingga ia pergi.

Ironisnya, ada institusi lain yang bisa memberi apresiasi pada prestasi orang seperti Sri Mulyani. Salahkan kalau ia pindah ke tempat dimana ia bisa dihargai?

Kekuatiran saya yang lebih besar adalah di masa depan kita akan sulit mendapatkan orang-orang bersih, baik, berani, punya komitmen, dan bersedia jadi pejabat publik. Padahal kita selama ini bicara pentingnya institusi yang kokoh, kepemimpinan yang kuat dan sebagainya. Dan sekarang kita dihadapkan pada situasi mirip Hukum Gresham di abad-18: bad money drives out good money. Hanya dalam konteks sekarang, bad guys drive out good guys.

Ini persoalan akal sehat yang tercederai. Pansus Century yang didirikan dengan semangat perburuan tukang sihir adalah pelecehan terhadap akal sehat sejak awal. Orang-orang tanpa akal sehat lebih suka mendengar sesama orang tanpa akal sehat. Inilah yang terjadi. Mereka tekun mendengarkan narasumber yang sejalan dengan konstruksi logika yang mereka bangun. Mereka berikan waktu lebih banyak ketimbang narasumber lain yang berbeda pendapat. Lucunya, para ‘pakar’ ini berbeda pendapatnya dengan apa yang pernah mereka katakan soal krisis tahun 2008. Para anggota Pansus tidak peduli. Yang penting justifikasi telah mereka dapatkan.

Parahnya, hilangnya akal sehat ini diamplifikasi oleh media. Mereka berlomba-lomba memberikan waktu tayang buat komentator pro-Pansus. Sekacau apapun pernyataan mereka. Media sudah memvonis Sri Mulyani dan Boediono bersalah. Meski Pansus sendiri tidak pernah bisa membuktikan mereka bersalah.

Kembali akal sehat kita dicederai ketika berita rencana kepindahan Sri Mulyani ke posisi barunya di Washington, DC, beredar. Berterbaranlah ungkapan-ungkapan seperti ‘intervensi asing’, ‘akal-akalan SBY’ dan sebagainya. Bahkan teori-teori bermunculan, seperti ‘Bank Dunia suka dengan Sri Mulyani yang gemar berhutang’ dan sebagainya. Lupa bahwa rasio hutang justru turun di era Sri Mulyani. Ada juga yang berteriak, ‘Sri Mulyani tidak boleh pergi.’ Padahal baru beberapa bulan lalu ia diminta mundur, bahkan diboikot di Rapat Kerja DPR.

Lalu apa setelah ini? Sri Mulyani akan pergi. Selama ini ia menjadi ikon ‘pemersatu’ orang-orang berakal sehat, yang ingin melihat reformasi birokrasi berjalan, yang ingin melihat ekonomi Indonesia bangkit di atas fondasi kelembagaan yang kuat.

Kita tidak bisa berlama-lama meratapi keputusan ini. Pun kita tidak bisa terlalu lama menyerapahi mereka yang mendorong dan membiarkannya pergi. Jadikan ini sebagai anugerah: ternyata ada orang-orang yang berpikiran sama soal pembenahan institusi, reformasi birokrasi, antikorupsi dan pentingnya akal sehat. Sekarang kita harus membuktikan bahwa kita dipersatukan oleh gagasan, bukan figur. Figur boleh pergi, tapi gagasan tidak.

Tantangannya sekarang, bagaimana kita yang selama ini di belakang Sri Mulyani bisa tetap solid dan konsisten menyuarakan yang selama ini kita suarakan. Jangan berikan ruang buat para oportunis politik kembali membajak wacana dan agenda. Ada beberapa isu penting yang butuh kita perhatikan ke depan:

1. Penunjukkan Menkeu baru. Siapa saja calonnya, bagaimana rekam jejaknya, dan siapa yang mencalonkan.
2. Tetap menjaga optimisme bahwa Indonesia tak akan runtuh tanpa Sri Mulyani. Tapi kita semua yang perlu menjaga agar reformasi birokrasi dan penguatan institusi yang sudah dilakukan bisa berlanjut.
3. Menyuarakan supaya proses political bullying tidak ada lagi. Dan menjaga agar Wapres Boediono, pengganti Sri Mulyani, dan pimpinan KPK tidak jadi sasaran political bullying.
4. Mengkampanyekan delegitimasi untuk partai-partai dan anggota DPR yang selama ini membuat keruh suhu politik, agar suara mereka di 2014 tergerus, kalau bisa hilang.

Sekali lagi, ini bukan persoalan Sri Mulyani. Ini persoalan apakah akal sehat masih ada.

Oleh: Ari Perdana